Workshop Media, Pers Tidak Boleh Alergi Terhadap Kritik

Media Massa atau Pers harus membangun optimisme kepada kepada semua elemen masyarakat di era reformasi ini untuk bisa membawa perubahan dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Pers boleh melakukan kritik dan kontrol tetapi pers juga tidak boleh alergi terhadap kritik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis (AJI) Kota Kupang sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Timor Express ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Media  tentang Peran Media dalam Penanggulangan kemiskinan di Aula Hotel Silvia Kupang Raabu 17 Juli 2013. Kegiatan yang digelar Dinas PU NTT melalui program PNPM Mandiri Perkotaan OSP 7 NTT.

Kegiatan ini menghadirkan pula tiga Narasumber lain yaitu Kepala Bappeda NTT yang diwakili oleh Kepala Satker PBL NTT Dona F. Tho, Kadis Kominfo NTT, Richard Djami, dan Koordinator Pattiro NTT, Setyo Dwiharyanto dengan puluhan peserta dari kalangan LSM, Akademisi dan awak media di Kota Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 17-18 Juli 2013 tersebut dibuka oleh kepala bidang cipta karya dinas PU, Frans Pangalingan.

Dalam paparan materinya, Simon Petrus Nilli mengatakan bahwa perkembangan media pada massa Orde baru begitu ketat dikontrol dan bahkan untuk menjadi wartawan harus lolos Litsus. Pada masa itu pula media sangat mudah dibredel, sedangkan pada masa reformasi kebebasan berekspresi mulai memberikan kesempatan yang luas bagi media untuk berkembang tanpa perlu ada SIUP.  Sedangkan Organisasi Profesi Jurnalis banyak dan beragam.  Lebih Jauh Simon mengatakan bahwa media harus mampu mendorong kemajuan daerah dan membangun harapan.

Setyo Dwi Haryanto yang memaparkan materi tentang Keterbukaan Informasio Publik dan Penanggulangan kemiskinan mengatakan bahwa penyelenggara pemerintah saat ini belum sepenuhnya menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Oleh karena itu peran media sangat diperlukan dan harus dimulai dari Fase perencanaan dan Penganggaran. Hanya saja pertanyaannya adalah apakah media dapat dengan mudah untuk mengakses semua informasi atau dokumen yang tersedia. Kalau media saja sulit mendapatkan dokumen pemerintah, apalagi masyarakat.

Selain melaksanakan kegiatan di dalam ruangan, peserta juga diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk melihat dan mendengar langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program PNPM Perkotaan. 

Di Kelurahan Nunbaun Delha rombongan diterima langsung oleh Jhon Keban selaku lurah, Yusuf Benyamin Tongga selaku ketua PKM serta sejumlah masyarakat Kelurahan Nunbaun Delha. Pada kesempatan tersebut, Lurah NBD mengatakan bahwa kelurahan NBD terdiri dari 25 RT, 12 RW, 3594 Jiwa, 810 KK dan luas wilayah 51 Ha. Komposisi penduduk 45% etnis sabu dan sisanya dari etnis Timor, Rote, Semau, dan luar NTT. Dari 810 KK terdapat 490 KK tergolong miskin belum lagi pengangguran yang mencapai 600 jiwa lebih. Dari sekian permasalahan yang sering dihadapi masayarakat adalah infrastruktur jalan yang sudah rusak dan belum di aspal. 

Sementara itu ketua PKM NBD Yusuf Benyamin mengatakan bahwa antara tahun 2006-2013, kelurahan NBD sudah menerima dana pemberdayaan dari PNPM sebesar Rp. 1.050.000.000, dimana dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Lebih jauh Yusuf mengatakan bahwa suksesnya program PNPM di Kelurahan  sangat didukung oleh masyarakat di kelurahan NBD, tegas Yusuf.

Setelah melakukan diskusi di Kantor Lurah, rombongan kemudian meninjau jembatan yang dibangun dengan dana PNPM 4 juta lebih dan 70 juta lebih adalah swadaya murni masyarakat kelurahan Nunbaun Delha. Selain itu, ada juga bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima sebanyak 4 buah untuk warga.