JAKARTA, ( torangbisa.com ) – Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Mesin Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencarikan solusi atas penempatan tenaga honorer di daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Balikpapan, Kamis.
“Tadi pagi saya telepon Menpan RB bahwa persoalan ini masih dalam pembahasan, tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik,” kata Presiden, Kamis, dalam siaran virtual di akun YouTube Sekretariat Presiden (Februari 2023). 23 Maret).
Presiden mengatakan, masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri (ASN).
Menurut kepala negara, dia berhenti merekrut TKI saat menjabat Wali Kota Surakarta.
“Waktu saya jadi walikota, sebenarnya berhenti 100 persen. Saya tidak tahu kenapa muncul ribuan. Itu yang masih diusahakan untuk dicari jalan tengahnya,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, isu terkait banyaknya tenaga honorer ini dilontarkan oleh Gubernur Kaltim Islam Noor yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022-2023.
Dalam kampanye eks Rakernas APPSI, Gubsu meminta dukungan bupati untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Mengutip situs resmi APPSI, Isran mengatakan para kepala daerah harus bersama-sama mempertimbangkan dampak pemecatan TKI.
“Kalau tenaga honorer ditiadakan, ada sekitar empat juta orang, dengan asumsi seorang tenaga honorer menghidupi seorang istri dan dua anak. Bisa dibayangkan sedikitnya 12 juta orang mengandalkan kerja tenaga honorer,” ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Bongkar Dugaan Diskriminasi Saat Pendataan Non-ASN
BACA JUGA: Begini Proses Pendataan Orang Non ASN
