JAKARTA, (torangbisa.com) – Anggota Komisi III DPR RI H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. kembali menyuarakan kritiknya kepada institusi kejaksaan atas kasus hukum yang mendera Plt Bupati Mimika Johannes Rettob yang dinilai cacat prosedur dan tendensi kepentingan kekuasaan.
Politikus yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan yang juga seorang pengacara itu menyayangkan proses hukum terhadap Plt. Bupati Mimika tidak melalui prosedur hukum yang benar, bahkan menurutnya sangat brutal dan sangat memalukan.
” Kita minta majelis hakim juga turut empati atas tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan, atas dasar dan alasan hukum apa? kejaksaan ngotot menghadirkan (Johannes Rettob) ke persidangan, padahal yang bersangkutan tidak melewati pemeriksaan pada tahap dua, ” ujar Arteria kepada media di jakarta Senin malam, (6/3/2023).
Politikus yang getol mengeritik itu menyatakan yang bersangkutan yakni (Johannes Rettob) sepatutnya di proses menurut proses hukum yang benar. Jangan sampai kita menghalalkan penegakan hukum yang melawan hukum, ” katanya.
“Saya akan mewakafkan diri untuk mengawal proses penegakan hukum yang sesat ini sampai kapanpun. Saya akan menuntut pertanggungjawaban saudara Jaksa Agung Karena kasus Mimika ini sepengetahuan Jaksa Agung, ” imbuh Arteria.
Dikatakan, ini merupakan perbuatan yang sangat memalukan, Jaksa Agung disetir oleh orang tertentu.
” Jadi bukan lagi murni penegakan hukum tetapi ini pesanan, kasus Ini kenapa sih? Jaksa Agung begitu ngotot untuk segera mengtersangkakan, bahkan membawa John keposisi terdakwa, ” tegas pria berdarah Minang.
Kata dia, padahal Jaksa Agung tahu bahwa John taat hukum, begitu status tersangka kemungkinan John akan non aktif itu besar.
Kenapa harus terburu-buru sedangkan secara faktual kerugian negaranya pun belum dihitung oleh BPK dan BPKP, duduk perkaranya pun belum jelas, ahli yang meringankan pun belum dihadirkan, ” tandasnya.
Utamanya langkah praperadilan, untuk menguji kelayakan proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kejaksaan benar atau tidak, kenapa tidak dihormati dulu, ini kan lucu .
” Kejaksaan dipraperadilan nggak hadir, tapi datang ke pengadilan menyerahkan berkas P21. Dimana moral dan etika nya, dimana Satya Adhi Wicaksana, ” tanyanya.
Jangan bicara pencitraan terus, saya udah capek Bela kejaksaan dan Jaksa Agung .
Saya akan menjadi orang yang sangat objektif dan kritis terhadap institusi kejaksaan.
” Dalam kasus ini murni bukan penegakan hukum, ini murni perampasan kekuasaan melalui tangan jaksa, dan kalian semua harus bertanggungjawab, paling tidak akan saya minta pertanggungjawabannya, ” tegasnya lagi.
Ia menyesalkan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan menjadi pemicu kerusuhan dan kekacauan yang ada di Mimika dan Papua pada umumnya.
” Sebelumnya saya sudah ingatkan tapi dinihilkan, tidak dianggap, sekarang silahkan jalankan sesuai dengan pesanan dan saya akan melawan sesuai dengan keyakinan, ” tambahnya.
Kami bukannya tidak mau disalahkan, tapi kami meminta proses penegakan hukum yang adil dan beradab.
Polanya sudah kami ketahui, Sutrisno Margi Utomo yang bermasalah di Mimika Dipromosikan menjadi Aspidsus di Kejaksaan Tinggi Papua. Dia juga yang mainkan di Mimika dan dia juga yang sambut kasusnyablagi di Kejati Papua. Kajati juga harus bertanggung jawab karena menjadi anteknya jaksa agung, bukan anteknya keadilan, harusnya episentrumnya itu adalah kepentingan rakyat bukan untuk kekuasaan.
” Jangan main politik pakai tangan hukum, cukup sudah derita Rakyat Mimika kehilangan Bupati Jangan ditambah lagi kehilangan wakil bupati. Kecuali memang Jaksa Agung punya jagoan untuk dijadikan Bupati, ” cetusnya.
Arteria juga meminta kepada wartawan menanyakan bukti dari konsep restorative Justice yang digaungkan kejaksaan saat ini.
Saya capek bela kejaksaan, kalian kita jaga minimal buat bangga, kami tidak butuh apa- apa, yang penting masyarakat bisa disejahterakan, tapi ini malah sebaliknya.
Makanya lanjutnya, kita berharap berbagai elemen-elemen bersikap atas aksi brutal dan bobroknya penegakan Hukum yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Kalau perlu dibuatkan posko-posko korban jaksa nakal sehingga nanti pak Jokowi tahu. Oh ini potret sebenarnya kejaksaan kita.
Saatnya kita semua harus bersikap atas penegakan hukum yang brutal dan semena- mena, “tutupnya. (Red)
