TIMIKA, (torangbisa.com) – Ketidak profesionalnya Kejaksaan tinggi Papua dalam menegakkan hukum disikapi serius oleh berbagai lembaga dan tokoh Masyarakat di Kabupaten Mimika.
Mantan anggota DPRD Mimika Antonius Kemong juga menyoroti kinerja Kejati Papua dalam kasus yang menerpa Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.
” Kejati bidik kasus Plt ini begitu cepat sekali, dengan waktu yang begitu singkat dan tiba-tiba sudah tersangkakan bahkan sudah proses sampai pada dakwaan, ini ada apa? , ” ujar Kemong kepada media ini, Senin, (13/3/2023).
Dikatakannya, kami pun kaget, makanya heran gitu loh? ini kasus sudah sejak tahun 2015 bahkan sudah pernah diperiksa di KPK, terus Polda Papua, dari dua lembaga ini tidak ada unsur kerugian Negaranya. Tapi kok tiba-tiba Kejati Papua ini kenapa? muncul tiba-tiba dengan waktu singkat langsung menetapkan tersangka.
” Dengan waktu singkat ada objek yang dibidik Kejati tetapi tidak melalui proses dan tahapan yang baik dan secara profesional, kok bisa langsung menjadikan seseorang tersangka. Inikan lucu sekali, ” tanya Anton.
Dengan kasus ini Publik baru membuka mata tentang penegakan hukum yang tegesa- gesa bahkan ada dugaan Beliau Johannes Rettob dibidik hanya karena kepentingan seseorang.
” Publik hari ini telah dipertontonkan bahkan mencatat kinerja buruk Kejati Papua pada kasus Jhon Rettob. Ini menandakan ada kemunduran dalam penegakkan hukum berazaskan keadilan, ” cetus Anton.
Dengan begitu, tidak ada kalimat lain lagi, selain kata bobroknya penegakkan hukum. Pantas saja kinerja Kejati Papua menjadi olok-olokan publik terkhusus masyarakat Mimika.
Bicara Jhon Rettob ini tidak ada habisnya, beliau telah memperbaiki birokrasi, melayani masyarakat tapi kemudian beliau diganggu oleh sekelompok yang memiliki niat jahat hanya karena kekuasaan semata tanpa memikirkan kepentingan umum.
” Orang sebaik-baik beliau (Jhon Rettob) itu susah kita dapat. Sebab dia punya kinerja yang luar biasa, padahal baru beberapa bulan saja beliau bekerja namun masyarakat sudah merasakan sentuhan beliau yang begitu nyata, ” Katanya.
Menurutnya, saat ini Masyarakat telah menaruh harapan kepada beliau sebab saat ini masyarakat sangat merasa senang memiliki pemimpin yang mau dekat dan mendengarkan langsung keluh kesah masayarakat Mimika.
Kami melihat kasus ini unsur politisnya sangat kental dibanding unsur hukumnya unsur perbuatannya melawan hukum itu sebenarnya tidak ada hanya yang ada unsur politisnya, ” lanjutnya.
“Jadi dengan kasus ini kita minta Kejati Papua i perlu diperiksa oleh lembaga yang berwenang dalam hal Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) segera memeriksa para Jaksa nakal yang profesional sama sekali, ” pintahnya.
