TIMIKA, (torangbisa.com) – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE berharap pemerintah dapat mengusulkan agar Pulau Karaka Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu kampung persinggahan (Transit) dan bisa menjadi salah satu pulau untuk tujuan wisata di kabupaten Mimika.
Kehidupan masyarakat dan kemajuan di Pulau Karaka Kampung Amamapare distrik Mimika Timur Jauh saat ini sangat jauh dari kata sejahterah, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten Mimika. Belum tersedianya sarana air bersih, bangunan gereja permanen, rumah sehat layak huni, balai kampung serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih maksimal lagi.
Hal tersebut dikatakan Yohanis Felix Helyanan,SE dihadapan Kepala Kampung, Bamuskam dan aparat serta warga saat Wakil Ketua II DPRD Mimika ini melakukan kunjungan ke Pulaua Karaka Kampung Amamapare, distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (18/7/2023) siang tadi.
“Kampung pulau Karaka ini sudah ada sejak puluhan tahun, walaupun dulunya ada program pemerintah bersama Freeport untuk merelokasi warga ke tempat lain namun tidak terwujud karena masyarakat sudah terlanjur menetap dan menjadi salah satu pemukiman yang warganya berasal dari beberapa kampung di sekitar pesisir Mimika. Sebenarnya kalau pemerintah punya komitmen dapat membangun dan memajukan Pulau Karaka, salah satunya dengan menjadikan kampung tersebut sebagai kampung transit dan juga bisa menjadi salah satu lokasi wisata. Sebab Pulau Karaka menjadi alternatif persinggahan bagi warga yang hendak melakukan perjalanan beberapa kampung di wilayah bagian timur kabupaten Mimika,”terang Waket II DPRD Mimika yang biasa disapa Jhon Thie dihadapan Kepala Kampung Pulau Karaka Fakundus Natipia dan sejumlah aparat kampung dan warga.
Jhon Thie mengaku, dulunya pulau Karaka menjadi salah satu alternatif tempat persinggahan (transit) sambil menunggu air pasang bagi warga yang beberapa kampung seperti Kokonao, Atuke, Kekwa termasuk dari Timika saat datang berbelanja di Porsite yang menjadi pusat perbelanja sebelum adanya pelabuhan Poumako. Pulau Karaka juga dulu menjadi salah satu tempat tinggal yang efektif bagi karyawan Freeport, karena berdekatan dengan area jobsite kerja mereka. Apalagi ada program yang telah dicanangkan oleh Kepala Kampung dan warga ntuk menjadi pulau Karaka sebagai Kampung Wisata Pelangi, yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten Mimika.
“Pulau Karaka sudah ada puluhan tahun dan dihuni lebi dari seribu jiwa dan dulu hingga saat ini pulau tersebut dapat difungsikan sebagai tempat persinggahan, karena itu kalau pemerintah punya niat baik maka pulau Karaka dapat disulap menjadi pulau transit dan salah satu kampung modern dengan rumah layak huni. Seperti contoh di Kalimantan, walaupun berada disungai namun dengan pemukiman yang baik dan sehat maka sangat indah dan bisa menjadi salah satu objek wisata. Apalagi dengan kehadiran masyarakat di Pulau Karaka tidak mengganggu lalulintas transportasi perusahaan PT Freeport Indonesia, sehingga harus menjadi prioritas untuk dibangun sebagai salah satu kampung modern,”ungkap Jhon Thie yang juga merupakan anak kelahiran Kokonao ini.
Wakil ketua II Jhon Thie dalam kunjungannya di pulau Karaka setelah melihat langsung hampir seluruh infrastruktur dan aktifitas warga, mengaku sangat prihatin dan miris melihat kondisi Pulau Karaka yang masih banyak butuh perhatian dan sentuhan dari pemerintah. Salah satunya contoh adalah, tidak adanya Gereja permanen, Balai Kampung, Rumah sehat dan layak huni, fasilitas air bersih dan minimnya fasilitas pendukung lainnya.
“Warga yang tinggal di Pulau Karaka ini seratus persen beragama Katolik namun belum memiliki gereja, bila ada acara paskah, Natal dan perayaan keagamaan biasanya hanya menggunakan Ruang Serba Guna dan ruangan sekolah SD Negeri Amamapare. Selain belum ada gereja, warga dipulau Karaka juga membutuhkan rumah layak huni, fasilitas air bersih dan Balai Kampung yang permanen,”pintanya.
Karena itu, Waket II Jhon Thie berharap pejabat pemerintah seperti Bupati kepala OPD perlu turun langsung ke kampung-kampung khususnya dipesisir untuk melihat langsung kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Sesekali pejabat pemerintah seperti Bupati dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Mimika juga bisa punya waktu untuk turun ke kampung-kampung mendengarkan keluhan masyarakat serta dapat melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah ke Pulau Karaka,”pinta politisi senior PDI Perjuangan ini.
Kepala Kampung Pulau Karaka Fakundus Natipia dalam pertemuan singkat dengan Wakil Ketua II DPRD Mimika, menyampaikan terima kasih atas kunjungannya di Pulau Karaka, karena sudah banyak dan sering ada kunjungan dari pejabat tingkat pusat provinsi maupun kabupaten maupun DPR RI, DPRP Provinsi dan DPRD Kabupaten dan sudah menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi tapi hingga saat ini belum terealisasi, seperti air bersih, gereja, rumah sehat dan layak huni serta infrastruktur termasuk penerangan listrik.
“Kami hanya mau sampaikan ulang ke bapak Wakil Ketua DPRD Mimika bahwa masyarakat di pulau Karaka sangat merindukan adanya perhatian dari pemerintah seperti, ketersediaan air bersih, rumah sehat dan layak huni, gereja, listrik maupun balai kampung. Kami disini mayoritas warga beragama Katolik namun kami belum memiliki gereja, kami kalau mau natal, paskah dan ibadah minggu kami hanya pakai ruang serba guna. Ruang serba guna yang dibangun berfungsi ganda sebagai tempat ibadah, tempat rapat maupun tempat berkantor kepala kampung dan seluruh aparat kampung,”keluh Fakundus.
Dirinya bersama seluruh yang warga yang bermukim di Pulau Karaka dengan jumlah jiwa sekitar seribuan lebih merindukan perhatian pemerintah, baik bangunan gereja, balai kampung, kebutuhan air bersih, listrik dan transportasi untuk membawa hasil laut dan sungai untuk dijual ke kota Timika.
“Kami sudah pernah usulkan permohonan rumah sehat dan layak huni sekitar 400 unit yang katanya akan diusulkan oleh pemerintah pusat, namun dari musrenbang ke musrenbang usulan tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini. Padahal Pulau Karaka rutin mendapatkan Dana Desa, adanya sekolah SD Negeri, kehadiran Puskesmas Pembantu (Pustu), namun Gereja untuk tempat ibadah, Balai Kampung, air bersih, listrik dan rumah layak huni sampai saat ini belum ada di Pulau Karaka,”tanya Fakundus.
Hal senada juga disampaikan Kaur Pembangunan Kampung Amamapare, Albert Wamenareyau, bahwa masyarakat di Pulau Karaka sangat membutuhkan bangunan Gereja dan rumah layak huni, namun sampai saat ini belum terealisasi.
“Kalau bisa pemerintah daerah banguna Gereja Katolik karena disini mayoritas warga beragama Katolik, rumah sehat layak huni serta yang paling penting adalah air bersih untuk kehidupan sehari-hari warga yang bermukim di pulai Karaka,”pinta Albert.
Waket II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan selain melakukan pertemuan singakt dengan Kepala Kampung , Aparat Kampung dan warga, juga menyempatkan diri untuk melihat berbagai fasilitas yang ada di Pulau Karaka seperti, Dermaga, Jalan, Sekolah, Pustu dan pemukiman warga.
