JAKARTA, (torangbisa.com) — Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara simultan guna menyelamatkan keuangan dan kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).
Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pengelolaan keuangan negara menjadi aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Kelancaran pembangunan dapat terhambat jika keuangan negara mengalami ketidakstabilan yang juga berdampak pada penurunan kualitas kehidupan dan ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan efektif dan transparan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Termasuk pada pemberantasan korupsi, harus dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan penyelamatan keuangan dan aset negara,” kata Firli.
Pada Semester I Tahun 2023, lanjut Firli, KPK terus berkomitmen dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pemerintah pada program prioritas nasional. KPK telah menetapkan komitmen terhadap lima dari tujuh program prioritas nasional sebagai bagian integral dari misi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Komitmen itu diantaranya Survei Penilaian Integritas (SPI), Stranas Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Asset Recovery, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dan Survei Integritas Pendidikan. Oleh karenanya, KPK terus berperan untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategis melalui upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan terkait tindak pidana korupsi,” ungkap Firli.
Untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, KPK melakukan berbagai evaluasi terkait program yang telah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan arah kebijakan internal. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap KPK pada semester I tahun 2022, telah selesai 100% dengan status 1 (sesuai rekomendasi) sesuai dengan LHP No.88/LHPt/XIV/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022.
Dari hasil tersebut, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga KPK mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2022.
“Laporan keuangan KPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” jelas Firli.
Lain dari pada itu, KPK memiliki target komitmen untuk mencapai program prioritas nasional pada Tahun 2023, diantaranya pada program SPI ditargetkan mencapai indeks integritas nasional di angka 74; monitoring Stranas PK ditargetkan terlaksana rencana aksi 100%; sedangkan untuk jumlah perkara TPK telah dieksekusi dari target 120 perkara. Selain itu, pada pengembangan SPPT-TI yang terintegrasi dengan aplikasi Sinergi dan SPPT-TI Nasional mendapatkan nilai 3,81 dengan predikat sangat baik, dan survei integritas pendidikan sebagai program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.
Firli juga menuturkan bahwa selama tahun 2022 KPK terus meningkatkan tiga sasaran strategis yang mengacu pada indikator pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, mulai dari terwujudnya sikap dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat antikorupsi yang diukur melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang nilainya semakin mendekati skor 5 dari (0 – 5).
Selanjutnya, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi diukur melalui SPI dengan hasil rerata indeks integritas nasional dengan nilai 71,9 dan capaian monitoring Stranas PK mencapai 61,6%; meningkatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diukur menggunakan IKU Sentencing Rate dan Asset Recovery.
Pada 2023 KPK kembali melaksanakan beberapa program yakni Survei Integritas Pendidikan, Program Desa Antikorupsi dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp16,27 triliun pada Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2023.
Dalam upaya penindakan KPK berhasil memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau asset recovery sebesar Rp.166,36 miliar sepanjang Semester I Tahun 2023. Perolehan itu didapat dari denda, uang pengganti dan rampasan melalui upaya penindakan yang dijalankan Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi (Labuksi). Selain itu, KPK juga melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas barang rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi total senilai Rp58,77 miliar selama Semester I Tahun 2023.
